akhir slide show-->

Menyambut Layanan Sistem Kesehatan Daerah (SISKESDA)

Selasa, 05 Agustus 2014

Administrator

Artikel

Dibaca: 3658 kali

Urusan pelayanan kesehatan masyarakat masih menempatkan pemerintah pada posisi serba salah. Meski sudah memeperbaiki banyak regulasi, menambah anggaran pemerintah pusat dan daerah, hingga memunculkan berbagai inovasi, tetap saja banyak keluhan dari masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Telaah penyebab masalah paling mendasar adalah karena belum adanya sistem yang menyinergikan semua urusan oleh berbagai komponen dan pemangku kepentingan. Terutama sinergitas kepentingan masyarakat lapis bawah dengan pihak pelayanan kesehatan. Sejatinya pusaran terpenting bisa diwujudkan melalui sistem kesehatan daerah (Sikesda).

Dalam diskusi yang dilakukan oleh dr. Okie Hapsoro BP M.Kes MMR selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo dengan Bupati Wonosobo HA Kholiq Arif, muncul gagasan pembentukan sistem kesehatan daerah. Gayung bersambut dengan tawaran fasilitasi dari Anvance Human Progress (AHP) yang dikomandani dr Umar Wahid dan dr. Achmad Harijadi. Sistem Kesehatan daerah tersebut akan dinaungi perda sesuai dengan semangat implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perda menjadi dasar hukum pelaksanaan otonomi daeah bidang kesehatan sekaligus sebagai acuan penyusunan rencana jangka menengah, rencana strategis dan rencana kerja bidang kesehatan. Siskesda bisa menjadi rumah besar yang menghimpun dan mengelola berbagai komponen urusan kesehatan gunan menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Menurut PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, urusan kesehatan mencakup komponen upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Sedangkan Perpres 71 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional ditambah dengan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Melalui telaah dan analisis kebutuhan daerah, Siskesda yang akan diterapkan di Pemerintah Kabupaten Wonosobo terfokus pada lima komponen, yaitu upaya kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, SDM kesehatan, pembiyaan kesehatan dan manajemen kesehatan. Secara praktis operasional urusan tersebut lebih diarahkan pada 16 upaya kesehatan prioritas sebagaimana diatur Perpres 72 Tahun 2012.

Konsep baru dalam penyusunan Siskesda di Kabupaten Wonosobo, yaitu : pembentukan jarinagn upaya kesehatan masyarakat (UKM) dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa dalam wujud pos UKM desa. Pengembangan pos UKM desa ini sejalan dengan semangat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. pos UKM desa merupakan fasilitas kesehatan yang dikelola oleh pemerintah desa melaksanakan fungsi UKM tingkat pertama.

Undang-undang itu mengamanatkan desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya. Dengan alokasi anggaran yang nantinya lebih besar, desa didorong terlibat labih aktif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan warganya melaui pemberian kewenangan melaksanakan upaya kesehatan masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Siskesda menetapkan proporsi anggaran kesehatan di daerah minimal 10% dari APBD di luar belanja pegawai (gaji). Anggaan kesehatan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan dalam APBD.

Alokasi tersebut terutama untuk memebiayai UKM dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) bagi warga miskin, kelompok lanjut usia dan anak terlantar yang tidak terdaftar sebagai peserta bantuan iuran (PBI) dari BPJS. Sisanya, 1/3 digunakan untuk keperluan belanja modal untuk melengkapi fasilitas kesehatan perorangan milik daerah.

Menyangkut kelembagaan dan pembagian tugas penyelenggara otonomi kesehatan di kabupaten, sebagai penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan Kabupaten. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan pos UKM desa termasuk fasilitas kesehatan milik swasta dan masyarakat, menjadi pelaksana pelayanan kesehatan.

Tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing lembaga dan tata hubungan diantara mereka diatur secara detail dalam Sistem Kesehatan Daerah. Harmoni dan keteraturan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan menjadi cita-cita besar yang tertuang dalam Sistem Kesehatan Daerah (oleh : dr. Okie Hapsoro BP M.Kes, MMR, Plt Direktur RSUD KRT Setjonegoro)

 

 


Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas